Batusangkar, gemaundhari.com, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (SB) melaksanakan Konsolidasi Forum Perempuan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatra Barat (BEM-SB). Kegiatan yang dihadiri oleh 7 perguruan tinggi di Sumatra Barat yaitu Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI), IAIN Batusangkar, Universitas Andalas (UNAND), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN Imam Bonjol), STKIP Adzkia, Politeknik Kesehatan, dan STIPER Sijunjung. Sabtu (13/3/2021) di Balai Ruang Sari Tabek Batusangkar, IAIN Batusangkar
Acara tersebut dilaksanakan untuk membahas tentang Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Tidak hanya itu, konsolidasi tersebut diadakan untuk menyambung tali silaturahmi dan menambah rasa kekeluargaan serta keakraban antar kampus se-Sumatra Barat.
Dalam acara tersebut, UNDHARI mengutus 8 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) untuk mengikuti konsolidasi tersebut. Mereka adalah Eko Berwandi, Al-Fajri, Sulistiani, Leny Puspita, Uswatun Hasanah Yusid, Felia Sevka Azanny, Yopita Wulandari,, dan Yulian Gita Cahyani.
Dari konsolidasi tersebut, tercapai kesepakatan bahwa Forum Perempuan Aliansi BEM-SB akan mengadakan Webinar dengan tema “RUU-PKS: Sahkan atau Gagalkan?” Pada tanggal 20 Maret 2021 dan UNDHARI sebagai moderator pada acara tersebut. Selain itu, UNDHARI juga diamanahkan untuk menjadi tuan rumah pada konsolidasi berikutnya yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 April 2021.
Menurut Sulistiani, salah satu delegasi UNDHARI yang diutus dalam konsolidasi tersebut, mengungkapkan bahwa Konsolidasi Forum Perempuan Aliansi BEM-SB merupakan kesempatan yang bagus bagi UNDHARI untuk menjalin silaturahmi dan hubungan baik dengan kampus-kampus lain di Sumatra Barat. “Konsolidasi ini adalah kesempatan yang bagus untuk UNDHARI dalam menjalin silaturahmi dan hubungan baik dengan kampus-kampus lain di Sumatra Barat. Berkat konsolidasi ini, kami bisa memahami isu dan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia secara lebih kompleks, khususnya tentang RUU-PKS yang banyak menuai pro dan kontra di masyarakat” tutur Sulis. (Tim)
